Jakarta, JatimReview.Com – Hingga semester I/2025, pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp 18,8 triliun untuk program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, pada Hari Selasa (1/7).
Menurut Sri Mulyani, jumlah anggaran belanja negara yang sudah disalurkan tersebut hingga semester I/2025 digunakan untuk membangun sebanyak 115.930 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 ditargetkan untuk 220 ribu unit rumah, di mana pemerintah menginjeksi Rp 18,8 triliun untuk FLPP melalui BP Tapera, kemudian Rp 4,8 triliun untuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Rp 5,5 triliun untuk subsidi uang muka.
“Dengan demikian, alokasi awal anggaran untuk pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 mencapai total Rp29,1 triliun. Namun, seiring arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan cakupan program, target FLPP tahun 2025 dinaikkan menjadi 350 ribu unit rumah,” ujarnya.
Penyesuaian target ini mendorong kebutuhan anggaran meningkat menjadi Rp 47,4 triliun, yang terdiri atas Rp 35,2 triliun untuk FLPP, Rp 6,7 triliun untuk PT SMF, dan Rp 5,5 triliun untuk subsidi uang muka.
“Kami juga akan terus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan perumahan untuk mendukung pembangunan rumah swadaya, dengan target mencapai dua juta rumah. Alokasi tambahan akan disiapkan untuk pelaksanaan di semester kedua,” tambahnya.
Selain FLPP, pemerintah juga menyalurkan anggaran untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat membangun atau memperbaiki rumah secara mandiri. Pada 2025, alokasi awal BSPS tercatat sebesar Rp1,45 triliun untuk 65.392 unit rumah. JR5/Ant
