Surabaya, JatimReview.Com – PT PAL Indonesia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memperkuat industri galangan kapal nasional melalui kewajiban pengadaan kapal oleh perusahaan pelayaran milik negara dan BUMN di galangan dalam negeri.
Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah strategis untuk mendorong kemandirian industri maritim nasional sekaligus memberikan efek berganda bagi perekonomian.
“Kebijakan ini memberikan dampak luas karena industri galangan melibatkan banyak sektor pendukung, mulai dari industri baja, kelistrikan, mesin, hingga penyerapan tenaga kerja terampil,” kata Kaharuddin di Surabaya, Jumat.
Menurut dia, keberpihakan pemerintah terhadap galangan nasional menjadi modal penting dalam membangun ekosistem industri maritim yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kepastian pasar dan konsistensi kebijakan dinilai krusial agar industri strategis mampu meningkatkan kapasitas produksi dan berinovasi.
Kaharuddin menambahkan PT PAL Indonesia memandang kebijakan tersebut sebagai amanah untuk terus memperkuat daya saing galangan dalam negeri serta mendukung agenda pembangunan maritim nasional.
Ia juga menyampaikan konsolidasi galangan yang tengah dipersiapkan akan semakin diperkuat pada 2026 dengan fokus pada peningkatan kapasitas produksi nasional dan perluasan penyerapan tenaga kerja.
Langkah tersebut, lanjut dia, sejalan dengan visi pemerintah menjadikan sektor maritim sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional.
Selain memperkuat industri, pembangunan kapal dan infrastruktur maritim oleh galangan dalam negeri juga berperan penting dalam meningkatkan konektivitas antardaerah, terutama wilayah pesisir dan kepulauan.
“Infrastruktur laut yang kuat akan membuka akses ekonomi baru dan mendorong pemerataan pembangunan. Meski kemandirian industri galangan tidak bisa dibangun dalam waktu singkat, arah kebijakan saat ini menjadi momentum penting bagi masa depan maritim Indonesia,” ujarnya. JR5
