Surabaya, JatimReview.Com – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di Kota Surabaya agar selesai tepat waktu dan dapat digunakan pada tahun ajaran baru 2026.
Dody menyampaikan bahwa progres pembangunan di lokasi tersebut telah mencapai sekitar 45 persen dengan kualitas pekerjaan yang dinilai baik.
“Secara umum pekerjaan berjalan lancar, baik di Surabaya maupun di daerah lain seperti Sampang yang progresnya mendekati 40 persen,” ujarnya, Minggu.
Ia mengakui masih terdapat beberapa lokasi yang pengerjaannya tertinggal, namun secara keseluruhan proyek pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II masih dalam kondisi terkendali dan terus dipacu penyelesaiannya.
Pembangunan di Surabaya melibatkan sekitar 571 tenaga kerja yang dioptimalkan untuk mempercepat proses konstruksi. Proyek ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi masyarakat prasejahtera.
Menurut Dody, Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi pendidikan terpadu untuk membantu mengentaskan kemiskinan ekstrem. Selain menyediakan fasilitas belajar yang layak, sekolah ini juga dilengkapi dengan asrama, pakaian, serta pemenuhan kebutuhan gizi bagi para siswa.
Sekolah Rakyat Tahap II di Surabaya berlokasi di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, dan dibangun di atas lahan seluas sekitar 6,6 hektare milik Pemerintah Kota Surabaya. Proyek ini dikerjakan oleh kerja sama operasi antara Waskita Karya dan CAG melalui satuan kerja pelaksanaan prasarana strategis Jawa Timur.
Fasilitas yang disiapkan mencakup ruang kelas untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan kapasitas hingga 1.000 siswa. Selain itu, tersedia pula asrama siswa, hunian guru, masjid, gedung serbaguna, kantin, instalasi air bersih, serta sarana olahraga seperti lapangan basket dan mini soccer.
Dody menegaskan pentingnya komitmen seluruh pihak agar pembangunan dapat diselesaikan sesuai target, yakni sebelum 20 Juni 2026. Dengan demikian, fasilitas tersebut diharapkan sudah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar mulai awal Juli 2026.
Ia juga mengingatkan perlunya penguatan koordinasi serta pengawasan di lapangan guna menjaga kualitas pekerjaan dan menghindari keterlambatan.
“Bagi lokasi yang masih tertinggal harus segera dipercepat dengan langkah konkret, termasuk penambahan tenaga kerja dan peningkatan pengawasan,” kata Dody. JR5/tar
