Gubernur Khofifah: Lapangan Kerja di Jatim Terus Bertambah, TPT Turun Signifikan

Surabaya, JatimReview.Com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa kondisi ketenagakerjaan di provinsinya terus menunjukkan perbaikan. Hal tersebut ditandai dengan terbukanya lebih banyak lapangan kerja serta penurunan signifikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), setelah Pemprov Jatim meraih penghargaan untuk kategori Penyerapan Tenaga Kerja dengan Fiskal Tinggi.

“Kategori ini mengukur kemampuan daerah menyediakan lapangan kerja, dilihat dari perubahan tingkat kesempatan kerja. Alhamdulillah, Jawa Timur dinilai sangat layak menerima penghargaan ini,” ujar Khofifah dalam keterangan resminya, Selasa (2/12).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan disaksikan langsung Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada Malam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025 yang digelar Tempo Media Group bersama Kemendagri di Jakarta, Senin (1/12).

Khofifah memaparkan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menunjukkan TPT Agustus 2025 berada pada angka 3,88 persen, turun 0,31 poin persentase dibandingkan tahun lalu yang sebesar 4,19 persen. Sementara jumlah angkatan kerja Agustus 2025 mencapai 24,76 juta orang, bertambah 282,42 ribu orang dibanding Agustus 2024.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Timur juga meningkat menjadi 73,98 persen, naik 0,53 poin dibanding tahun sebelumnya. Jumlah penduduk bekerja mencapai 23,80 juta orang, atau bertambah 439,92 ribu orang. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi lapangan usaha yang mencatat penambahan tenaga kerja terbesar, yaitu 285,90 ribu orang.

“Capaian ini merupakan hasil dari kerja bersama seluruh dinas, pemerintah kabupaten/kota, dan para pemangku kepentingan. Penghargaan ini adalah milik kita semua. Ke depan, kami berharap tingkat pengangguran di Jawa Timur bisa terus ditekan secara signifikan,” kata Khofifah.

Adapun penilaian pada Malam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 dibagi berdasarkan kategori pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi dengan klasifikasi fiskal rendah, sedang, dan tinggi. Mendagri Tito Karnavian menilai sistem tersebut memberi ruang kompetisi yang adil.

“Kalau fiskalnya tinggi, bersaing dengan yang tinggi; kategori sedang dengan yang sedang; dan rendah dengan yang rendah. Jika yang fiskalnya sangat tinggi dibandingkan dengan yang rendah, jelas tidak seimbang. Sistem ini menurut saya sudah sangat fair,” ujarnya. JR3

Related posts