Surabaya, JatimReview.Com – Pemerintah Kota Surabaya menggandeng Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (ABP-PTSI) Jawa Timur untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi keluarga miskin melalui program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan kolaborasi dengan perguruan tinggi swasta memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya.
“PTS memiliki kontribusi besar dalam pembangunan kota. Jika seluruh kampus bersinergi dan turun langsung di lingkungan masing-masing RW, saya yakin persoalan sosial di Surabaya bisa diselesaikan bersama,” kata Eri Cahyadi di Surabaya, Sabtu.
Ia menekankan kemajuan Kota Surabaya tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi merupakan hasil kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi negeri dan swasta.
Menurut Eri, berbagai capaian pembangunan seperti penurunan angka stunting, kemiskinan, hingga gini rasio merupakan buah dari kerja bersama seluruh elemen masyarakat.
“Surabaya dibangun bukan karena kapital, melainkan karena semangat gotong royong. Inilah yang ingin terus kita perkuat,” ujarnya.
Pemkot Surabaya akan melakukan sinkronisasi data mahasiswa perguruan tinggi swasta yang berasal dari keluarga miskin kategori Desil 1 hingga Desil 5. Mahasiswa yang masuk dalam kategori tersebut akan mendapatkan bantuan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT).
Eri menjelaskan, bantuan UKT tidak hanya diberikan kepada mahasiswa baru, tetapi juga kepada mahasiswa aktif yang selama ini mengalami kesulitan membayar biaya kuliah.
“Kami akan menutup UKT mahasiswa dari keluarga miskin Desil 1–5. Dengan begitu, program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana dapat benar-benar terwujud dan memberi harapan bagi generasi muda Surabaya,” katanya.
Ketua ABP-PTSI Jawa Timur Budi Endarto menyambut baik inisiatif Pemkot Surabaya tersebut. Menurutnya, kebijakan pemetaan keluarga miskin Desil 1–5 merupakan langkah berani dan tepat sasaran.
“Selama ini banyak mahasiswa di perguruan tinggi swasta yang berasal dari keluarga miskin, namun belum tersentuh bantuan secara optimal. Program ini bisa menjadi gerakan yang revolusioner,” ujar Budi.
Ia berharap, sinergi antara Pemkot Surabaya dan perguruan tinggi swasta mampu mengawal target peningkatan kualitas pendidikan sekaligus memperluas kesempatan keluarga miskin untuk memiliki sarjana.
“Perguruan tinggi swasta siap berkontribusi dan memastikan tujuan peningkatan kualitas pendidikan benar-benar tercapai,” katanya. JR7
