Surabaya, JatimReview.Com – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi mendesak Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan jurnalistik stasiun televisi Trans7, menyusul tayangan program “Xpose Uncensored” pada 13 Oktober 2025 yang dinilai merendahkan pesantren dan ulama.
Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh Ketua Tanfidziyah PWNU KH Abdul Hakim Mahfudz, Sekretaris PWNU Dr KH Muhammad Faqih, serta Rais Syuriah PWNU yang juga Pengasuh Pesantren Lirboyo, KH Anwar Manshur. Pernyataan tersebut disampaikan kepada media di Surabaya, Selasa (14/10).
Dalam dokumen resmi itu, PWNU Jatim meminta Trans7 untuk segera memberhentikan dan menjatuhkan sanksi kepada tim produksi dan redaksi yang bertanggung jawab atas tayangan tersebut. Mereka juga menuntut adanya klarifikasi terbuka di layar kaca, serta penayangan program khusus yang secara objektif menampilkan kontribusi pesantren terhadap keilmuan, akhlak, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia.
PWNU menilai tayangan “Xpose Uncensored” bersifat peyoratif, tidak etis secara jurnalistik, serta mencederai nilai-nilai kultural dan religius masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam yang menempatkan pesantren dan kiai sebagai pilar moral dan spiritual bangsa.
“Media massa harusnya menjadi agen edukatif yang memperkuat harmoni sosial dan nilai kebangsaan, bukan malah menjadi pemicu kontroversi atau menyakiti simbol keagamaan dan kultural,” tulis pernyataan tersebut.
Sebagai langkah lanjutan, PWNU Jatim juga menginstruksikan Lembaga Penyuluh dan Bantuan Hukum (LPBH) untuk menempuh jalur hukum, termasuk melapor ke Kepolisian Daerah Jawa Timur. Instruksi serupa juga diberikan kepada seluruh Pengurus Cabang NU (PCNU) se-Jawa Timur agar menjaga martabat pesantren dan ulama di daerah masing-masing.
Ketua LPBH PWNU Jatim, Sulamul Hadi, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur dan akan segera mengadukan kasus ini ke Mapolda Jatim. “Kami melihat ada unsur merendahkan dan mendiskreditkan dunia pesantren secara terang-terangan,” tegasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Direktur Produksi Trans7, Andi Chairil, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada KH Anwar Manshur, keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo, para santri, serta alumni. Ia mengakui adanya kelalaian dalam proses penyaringan konten dari pihak eksternal yang ditayangkan dalam program tersebut.
“Kami tidak lepas tangan atas kejadian ini dan menjadikannya pelajaran penting untuk ke depan. Kami akan lebih teliti dalam memahami sensitivitas hubungan santri, kiai, dan lingkungan pesantren,” ujarnya dari Jakarta. JR5
