Surabaya, JatimReview.Com – Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) di Jawa Timur pada triwulan I 2026 mencapai Rp367,95 miliar. Angka ini tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional sekaligus tumbuh 26,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut capaian tersebut mencerminkan semakin kuatnya ekonomi kehutanan berbasis masyarakat di wilayahnya.
“Ini menunjukkan aktivitas ekonomi kehutanan semakin berkembang, produktif, dan memberikan nilai tambah yang signifikan,” ujar Khofifah, Senin.
Dari total capaian nasional sebesar Rp 619,58 miliar, kontribusi Jawa Timur mencapai 59,38 persen atau lebih dari separuh total transaksi nasional. Posisi ini menegaskan dominasi Jatim dalam pengembangan ekonomi kehutanan berbasis masyarakat.
Menurut Khofifah, pertumbuhan ini tidak terlepas dari penguatan kelembagaan KTH serta optimalisasi peran penyuluh kehutanan yang aktif mendampingi masyarakat di lapangan.
“Pendampingan yang intensif membuat potensi kehutanan bisa dikelola secara berkelanjutan sekaligus bernilai ekonomi tinggi,” katanya.
Keberhasilan tersebut juga terlihat dari kemampuan pelaku KTH menembus pasar ekspor. Salah satunya KTH Aren Lestari di Pacitan yang berhasil mengirimkan gula aren organik ke Malaysia, Belanda, dan Australia dengan volume mencapai 12 ton senilai lebih dari Rp535 juta.
“Ini membuktikan produk hasil hutan kita punya daya saing, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di pasar global,” ujar Khofifah.
Secara wilayah, capaian NTE terbesar berasal dari Kabupaten Trenggalek sebesar Rp185,35 miliar, disusul Lamongan Rp22,15 miliar, Blitar Rp20,74 miliar, Probolinggo Rp19,03 miliar, dan Lumajang Rp17,82 miliar.
Sementara dari sisi komoditas, kontribusi terbesar masih berasal dari hasil hutan kayu dengan nilai lebih dari Rp200 miliar. Meski demikian, pemerintah daerah mendorong diversifikasi produk hasil hutan bukan kayu untuk meningkatkan nilai tambah.
Khofifah menegaskan, Pemprov Jawa Timur akan terus memperkuat pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta perluasan akses pasar.
“Sinergi antara kelompok tani, penyuluh, dan kebijakan pemerintah menjadi kunci keberhasilan ini,” katanya. JR7
