Surabaya, JatimReview.Com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya resmi menjalin kerja sama strategis guna memperkuat kepastian hukum sekaligus meningkatkan ketahanan keluarga masyarakat di Jawa Timur.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua PTA Surabaya dalam sebuah acara di Surabaya, Kamis.
Gubernur Khofifah mengatakan, Nota Kesepakatan ini menjadi landasan bersama dalam menyusun langkah konkret agar pelayanan hukum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkeadilan.
“Kesepakatan ini merupakan wujud kehadiran negara agar hukum bisa diakses, dipahami, dan ditegakkan secara adil, terutama bagi masyarakat miskin, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas,” ujar Khofifah, Kamis (22/1).
Ia menjelaskan, tindak lanjut kerja sama dilakukan melalui fasilitasi layanan hukum bagi kelompok rentan serta penguatan sinergi lintas lembaga guna mendukung ketahanan keluarga yang berkelanjutan.
Upaya tersebut diperkuat melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Terintegrasi dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Guna Menjaga Ketahanan Keluarga di Jatim Menuju Gerbang Baru Nusantara (Satira Majapahit Juara), yang berfungsi sebagai sarana pertukaran data dan informasi antarlembaga.
Inovasi digital ini diharapkan mampu mempercepat proses layanan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat transparansi dan inklusivitas pelayanan hukum di Jawa Timur.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah bersama Ketua PTA Surabaya menerima penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) atas penyelenggaraan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan jumlah lembaga terbanyak.
Penghargaan tersebut mencatat keterlibatan 40 lembaga yang akan ditindaklanjuti melalui 1.080 perjanjian kerja sama di tingkat kabupaten/kota oleh Pengadilan Agama se-Jawa Timur.
Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung RI Yasardin mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan seluruh mitra kerja dalam mewujudkan sinergi antarlembaga demi terciptanya iklim hukum yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua PTA Surabaya Zulkarnaen menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi Satira Majapahit Juara diharapkan mampu menyederhanakan birokrasi, menyeragamkan layanan, serta mempercepat proses pelayanan tanpa mengurangi kualitas dan akurasi bagi para pencari keadilan.
Selain Gubernur Khofifah, penandatanganan Nota Kesepakatan juga dilakukan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Ketua PTA Surabaya, dengan disaksikan Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung RI. JR7
