Surabaya, JatimReview.Com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memperkuat sinergi dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk menjaga stabilitas keamanan dan kepastian hukum guna mendukung iklim investasi yang kondusif di wilayah setempat.
Khofifah mengatakan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepolisian memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan usaha yang aman, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa iklim investasi di Jawa Timur tetap kondusif sehingga dunia usaha berkembang dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya, Sabtu.
Hal tersebut disampaikan Khofifah dalam pertemuan dengan Kapolda Jatim Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, belum lama ini.
Menurut Khofifah, kepastian hukum dan stabilitas sosial merupakan dua aspek penting yang saling mendukung dalam membangun kepercayaan pelaku usaha. Penegakan hukum yang konsisten serta situasi keamanan yang terjaga dinilai dapat memberikan kepastian bagi investor untuk mengembangkan usaha dan merealisasikan investasi.
Ia menegaskan, daya tarik investasi tidak hanya bergantung pada potensi ekonomi dan ketersediaan infrastruktur, tetapi juga ditentukan oleh kualitas tata kelola, kepastian hukum, serta hubungan harmonis antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Lingkungan usaha yang sehat, lanjutnya, diharapkan mampu mendorong pembukaan lapangan kerja baru, memperluas kesempatan berusaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Selain memperkuat iklim investasi, Khofifah menyoroti pentingnya menjaga komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk buruh dan mahasiswa, sebagai bagian dari upaya memelihara stabilitas daerah.
Ia menilai penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat dalam kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat keamanan perlu menyediakan ruang dialog agar perbedaan pandangan dapat diselesaikan secara terbuka dan konstruktif.
“Kita perlu terus merawat komunikasi, membuka ruang dialog dan membangun saling pengertian. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tetapi harus kita kelola bersama agar tetap berada dalam koridor hukum serta menjaga suasana yang teduh dan kondusif,” katanya.
Khofifah menambahkan, komunikasi yang terbuka dan berkesinambungan dapat memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat sekaligus mencegah munculnya ketegangan sosial akibat persoalan yang tidak terselesaikan.
Dalam penanganan berbagai persoalan di masyarakat, ia mendorong pendekatan dialogis dengan tetap menghormati hak warga untuk menyampaikan pendapat serta memastikan penyelesaian setiap persoalan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, stabilitas keamanan dapat berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat dan keterbukaan terhadap partisipasi publik.
Khofifah berharap koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Polda Jatim terus diperkuat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi, penegakan hukum, keamanan, dan kehidupan sosial yang harmonis.
“Melalui koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan, Jawa Timur diharapkan dapat terus menjaga stabilitas daerah sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. jr1/dan
