Surabaya, JatimReview.Com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat penanganan dampak kekeringan dengan menyalurkan bantuan air bersih ke 22 kabupaten yang telah mengalami kondisi darurat kekeringan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan penyaluran tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap langkah yang telah dilakukan pemerintah kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
“Ini ada 24 kabupaten/kota di Jawa Timur yang sudah menerbitkan SK kedaruratan karena kekeringan. Dan masing-masing kabupaten/kota sudah mengintervensi kebutuhan air bersihnya,” katanya dalam keterangannya, Jumat.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur per 16 September 2026, sebanyak 24 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan melalui surat keputusan masing-masing daerah.
Dari 24 daerah tersebut, sebanyak 22 kabupaten telah mendapatkan bantuan distribusi air bersih dari Pemprov Jatim. Intervensi tersebut ditujukan untuk melengkapi penanganan yang telah dilakukan pemerintah daerah setempat.
Khofifah menjelaskan, Pemprov Jatim tidak mengambil alih penanganan yang dilakukan kabupaten/kota, tetapi memberikan dukungan tambahan agar kebutuhan dasar masyarakat selama kondisi kekeringan tetap terpenuhi.
Salah satu wilayah yang mendapatkan bantuan adalah Kabupaten Sampang. Di daerah tersebut, distribusi air bersih telah menjangkau 951 kepala keluarga atau sekitar 4.254 jiwa.
Bantuan air di Sampang disalurkan menggunakan dua unit truk tangki yang masing-masing memiliki kapasitas 5.000 liter. Selain air bersih, Pemprov Jatim juga memberikan tiga tandon, dua tandon lipat, serta 100 jeriken untuk membantu masyarakat menyimpan air.
Menurut Khofifah, distribusi air bersih merupakan langkah jangka pendek. Pemerintah juga berupaya mencari solusi yang dapat memperkuat ketersediaan air dalam jangka lebih panjang, salah satunya dengan mencari sumber air melalui pengeboran.
Ia mengatakan pendeteksian sumber air dilakukan di sejumlah lokasi untuk mengetahui potensi sumber air yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Terdapat sumber air yang secara teknis dapat dialirkan hingga jarak sekitar 17 kilometer sehingga berpotensi menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan air di wilayah terdampak.
Selain pengeboran, pembangunan embung dan waduk juga menjadi bagian dari opsi pemerintah untuk memperkuat cadangan air dan mengurangi dampak kekeringan.
Untuk mendukung penanganan di lapangan, Pemprov Jatim melalui BPBD telah menyiapkan anggaran sekitar Rp299,8 juta untuk 527 ritase pengiriman air bersih.
BPBD Jatim juga telah menyalurkan sebanyak 80 tandon berkapasitas 1.200 liter dan 210 jeriken dengan kapasitas masing-masing 15 liter. jr1/hil
