Surabaya, JatimReview.Com – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya, kualitas data yang dihimpun akan sangat menentukan ketepatan kebijakan pemerintah dalam merancang program pembangunan.
Ia menegaskan, seluruh pertanyaan yang diajukan petugas bertujuan memotret kondisi ekonomi masyarakat, mulai dari kepemilikan aset hingga aktivitas ekonomi dan pendapatan.
“Data yang diperoleh akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah. Kami berharap masyarakat dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Emil mengatakan, pembangunan yang efektif harus didukung oleh data yang valid. Tanpa basis data yang akurat, pemerintah akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi persoalan serta menyusun solusi yang tepat bagi masyarakat.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Timur, lanjutnya, menunjukkan perkembangan yang positif. Dalam kurun waktu sekitar 20 hari pelaksanaan, hampir seperempat keluarga yang menjadi sasaran pendataan telah berhasil dikunjungi petugas.
Ia berharap capaian tersebut terus meningkat hingga seluruh target pendataan dapat diselesaikan sesuai jadwal. Dengan demikian, pemerintah akan memiliki gambaran yang komprehensif mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai acuan dalam menyusun berbagai program pembangunan.
Emil juga menepis kekhawatiran sebagian masyarakat mengenai keamanan data pribadi. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah hanya menerima data dalam bentuk agregat atau statistik, sedangkan data individu dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan sehingga tidak dapat diakses secara bebas.
Selain itu, ia memastikan hasil sensus tidak digunakan sebagai dasar penarikan pajak. Menurutnya, pendataan tersebut murni bertujuan menyediakan informasi yang dibutuhkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Semakin sesuai data yang diberikan dengan kondisi sebenarnya, semakin besar manfaatnya bagi penyusunan kebijakan publik. Ini merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur Herum Fajarwati menyebut Jatim menjadi salah satu daerah strategis dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 karena memiliki perekonomian terbesar kedua di Indonesia setelah Daerah Khusus Jakarta.
Untuk menyukseskan pendataan tersebut, BPS Jawa Timur menerjunkan sebanyak 41.538 petugas yang bertugas mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat di seluruh wilayah provinsi.
Herum menjelaskan, hasil sensus akan menjadi basis data penting untuk memetakan struktur perekonomian daerah, tingkat daya saing, hingga perkembangan sektor usaha, termasuk jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia juga memastikan keamanan data masyarakat menjadi prioritas utama. Menurutnya, BPS telah menerapkan sistem keamanan informasi berstandar ISO serta menjalankan perlindungan kerahasiaan data sesuai ketentuan undang-undang.
“BPS tidak diperbolehkan menyajikan data individu maupun data per perusahaan. Seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan hanya akan disajikan dalam bentuk data statistik,” jelas Herum. jr7/tar
