Surabaya, JatimReview.Com – Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat penerapan satu data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai fondasi transformasi pelayanan publik. Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan integrasi data kependudukan menjadi instrumen penting bagi pemerintah untuk memastikan berbagai program pembangunan berjalan tepat sasaran.
“Data kependudukan adalah pintu pertama bagi pemerintah untuk mengetahui siapa warganya, bagaimana kondisinya, serta intervensi apa yang harus diberikan,” ujar Eri, Jumat.
Menurut dia, penerapan prinsip One Data, One Map, One Policy memungkinkan pemerintah mengambil kebijakan berdasarkan data yang lebih akurat, mulai dari perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan hingga pelayanan perizinan.
Penguatan sistem tersebut mengantarkan Pemkot Surabaya meraih dua penghargaan nasional dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2026 di Jakarta pada 3-4 Agustus 2026.
Surabaya meraih Dukcapil Prima Award dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kategori kabupaten/kota berpenduduk besar. Selain itu, Surabaya menjadi peringkat pertama nasional capaian Face Recognition (FR) Perlindungan Sosial dalam Perlinsos Dukcapil Prima Award 2026 dan masuk 10 besar nasional untuk capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Penghargaan Dukcapil Prima Award diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Eri Cahyadi pada 3 Agustus. Sementara penghargaan peringkat pertama FR Perlindungan Sosial diterima Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya Anna Fajrihatin pada 4 Agustus.
Eri mengatakan digitalisasi administrasi kependudukan akan terus diperluas agar masyarakat dapat mengakses layanan publik secara lebih mudah. Pemkot Surabaya juga mendekatkan layanan administrasi kependudukan berbasis digital hingga tingkat Balai RW.
“IKD harus berkembang menjadi pintu masuk pelayanan publik yang aman, mulai dari layanan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga perizinan,” katanya.
Ekonomi dan Kemiskinan Membaik
Penerapan sistem data kependudukan tersebut berjalan seiring dengan perbaikan sejumlah indikator ekonomi dan sosial Surabaya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, pertumbuhan ekonomi Surabaya meningkat dari 5,76 persen pada 2024 menjadi 5,87 persen pada 2025.
Pada periode yang sama, tingkat kemiskinan turun dari 3,96 persen menjadi 3,56 persen. Angka tersebut berada jauh di bawah rata-rata kemiskinan Jawa Timur sebesar 9,50 persen dan nasional sebesar 8,47 persen.
Perbaikan juga terlihat pada ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 4,91 persen menjadi 4,84 persen, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 70,49 persen menjadi 70,59 persen.
Ketimpangan pendapatan juga menurun, tercermin dari Gini Ratio yang membaik dari 0,380 menjadi 0,369.
Sementara itu, kualitas pembangunan manusia Surabaya terus meningkat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 84,69 pada 2024 menjadi 85,65 pada 2025. Capaian tersebut berada di atas rata-rata Jawa Timur sebesar 76,13 maupun nasional sebesar 75,90.
Eri menegaskan, penguatan data kependudukan akan terus dilakukan agar setiap program pemerintah dapat diberikan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Dengan sistem data yang semakin terintegrasi, Pemkot Surabaya berharap pelayanan publik menjadi lebih cepat dan tepat sasaran, sekaligus mendukung upaya mengurangi kemiskinan, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperbaiki kualitas hidup warga. jr1/tar
