Surabaya, JatimReview.Com – Pemerintah Kota Surabaya memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial dengan melibatkan masyarakat dalam proses verifikasi melalui musyawarah kelurahan (muskel).
Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Antiek Sugiharti di Surabaya, Senin, mengatakan muskel menjadi bagian penting dalam memastikan data kemiskinan di tingkat kelurahan sesuai dengan kondisi faktual masyarakat.
Menurut dia, muskel tidak boleh hanya menjadi forum administratif untuk menetapkan perubahan data, tetapi harus dimanfaatkan sebagai ruang verifikasi langsung terhadap kondisi warga.
“Bapak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ingin memastikan muskel tidak hanya seperti biasanya hanya sekadar rapat menentukan siapa yang keluar dan masuk data. Verifikasi harus dilakukan satu per satu dan disepakati bersama warga di lapangan,” ujarnya.
Antiek menjelaskan verifikasi tersebut diperlukan karena masih terdapat ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi warga dengan data desil kemiskinan P3KE.
Dalam temuan di lapangan, terdapat warga yang dinilai sudah mampu tetapi masih tercatat dalam kelompok desil 1. Sebaliknya, warga yang membutuhkan bantuan justru tercatat dalam kelompok desil 6 hingga 10.
“Melalui muskel yang dijalankan, kelayakan penerima bantuan dikaji secara terbuka agar tidak ada lagi kecemburuan sosial atau prasangka di masyarakat,” katanya.
Ia mengatakan forum tersebut dapat digunakan untuk menyepakati warga yang dinilai sudah mampu sehingga tidak lagi membutuhkan bantuan sosial. Sementara warga yang memenuhi kriteria dan membutuhkan bantuan dapat diusulkan melalui mekanisme yang berlaku.
Setiap hasil muskel, lanjut Antiek, dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama. Dokumen tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi Pemkot Surabaya untuk diteruskan sebagai usulan kepada pemerintah pusat.
“Jadi, hasil dari muskel disahkan melalui berita acara kesepakatan bersama yang menjadi landasan evaluasi Pemkot Surabaya untuk diteruskan dan diusulkan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Antiek menilai pelibatan masyarakat secara langsung juga dapat meningkatkan transparansi penyaluran bansos sekaligus mengurangi anggapan bahwa penerima bantuan ditentukan berdasarkan kedekatan dengan pengurus lingkungan.
“Muskel diposisikan sebagai wadah pembenahan data kemiskinan berkelanjutan yang idealnya digelar secara rutin setiap bulan untuk menjaga akurasi data di tingkat akar rumput,” katanya. jr5/ris
