Surabaya, JatimReview.Com – Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, memperkuat pelayanan investasi melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) serta menyediakan Klinik Investasi untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan penerapan sistem terintegrasi berbasis AI memungkinkan pemerintah memantau proses perizinan secara real-time, termasuk jumlah permohonan yang masuk hingga izin yang telah diselesaikan.
“Berapa izin yang masuk dan selesai, semua terpantau. Kami juga menyediakan Klinik Investasi yang mendampingi investor, mulai dari perhitungan Break Even Point hingga estimasi lama pembangunan,” kata Eri, Kamis.
Eri menyampaikan inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya menciptakan pelayanan investasi yang lebih mudah, cepat, transparan, dan memberikan kepastian kepada pelaku usaha.
Melalui sistem digital tersebut, pemohon juga dapat memantau perkembangan dokumen perizinan secara langsung menggunakan telepon pintar.
Menurutnya, kepastian proses perizinan dan transparansi pelayanan menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan investor.
“Ketika ada kepastian dan tidak ada biaya di luar ketentuan, trust atau kepercayaan investor akan terbangun. Hasilnya, investasi bergerak dan perekonomian Surabaya ikut tumbuh,” ujarnya.
Pemkot Surabaya pada 2026 menargetkan realisasi investasi mencapai Rp43 triliun. Target tersebut meningkat dibandingkan capaian atau target sebelumnya yang berada di kisaran Rp35 triliun hingga Rp36 triliun.
Eri optimistis berbagai inovasi pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah dapat membantu mencapai target investasi tersebut.
” tentunya inovasi-inovasi yang kami lakukan akan menunjang target investasi yang ditetapkan tahun ini,” katanya.
Verifikasi Layanan Investasi
Penguatan layanan investasi tersebut juga menjadi bagian dari proses penilaian dalam Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2026.
Tim Pelaksana Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Daerah bersama Tim Panel Penilai Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan kunjungan ke Surabaya untuk melakukan verifikasi lapangan dan wawancara terkait pelayanan investasi.
Direktur Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Hasyim Daeng Barang mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk menguji kesesuaian antara pemaparan pemerintah daerah dengan kondisi pelayanan yang tersedia di lapangan.
“Kami hadir bersama Wakil Ketua Kadin untuk mengecek apakah fasilitas dan pelayanan yang dipaparkan sudah sesuai dengan data di lapangan,” katanya.
Hasyim menjelaskan penilaian tersebut mencakup dua aspek utama, yakni kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta pelaksanaan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB).
Melalui evaluasi tersebut, pemerintah pusat ingin memastikan inovasi dan fasilitas yang disiapkan pemerintah daerah benar-benar memberikan kemudahan bagi investor dalam menjalankan proses usaha.
Pemkot Surabaya berharap transformasi digital dan pendampingan melalui Klinik Investasi tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat daya tarik Surabaya sebagai salah satu tujuan investasi di Indonesia. jr5/tar
