Sidoarjo Perkuat 346 Kader PPKBD, Fokus Tingkatkan Ketahanan Keluarga dan Cegah Stunting

Sidoarjo, JatimReview.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengoptimalkan peran 346 Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) untuk memperkuat ketahanan keluarga sekaligus menekan angka stunting. Para kader didorong menjadi penggerak penerapan delapan fungsi keluarga hingga tingkat desa dan kelurahan.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, keluarga memiliki peran mendasar dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga kualitas pengasuhan, kesehatan, kemandirian ekonomi, serta perlindungan anggota keluarga.

“PPKBD bukan sekadar kader program keluarga berencana, melainkan mitra strategis pemerintah dalam membangun ketahanan keluarga di tingkat desa dan kelurahan,” ujar Subandi, Senin.

Ia menjelaskan, terdapat delapan fungsi keluarga yang perlu menjadi perhatian, yakni fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pelestarian lingkungan.

Menurut Subandi, penerapan fungsi tersebut harus diwujudkan melalui kegiatan nyata di tengah masyarakat. Di antaranya memperkuat pola pengasuhan anak, mencegah perkawinan usia anak, memberikan edukasi kesehatan reproduksi, serta meningkatkan pemahaman mengenai perencanaan keluarga.

Selain itu, kader PPKBD diharapkan ikut mendorong kemandirian ekonomi rumah tangga dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan, anak, remaja, hingga lanjut usia.

Subandi menilai penguatan ketahanan keluarga juga menjadi salah satu langkah penting dalam mengendalikan persoalan stunting di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK), prevalensi balita stunting di Sidoarjo tercatat 14,8 persen pada 2021. Angka tersebut turun menjadi 8,4 persen pada 2023, tetapi kembali meningkat menjadi 10,6 persen pada 2024.

Menghadapi kondisi tersebut, ia meminta para kader meningkatkan pendampingan keluarga dengan memanfaatkan data yang akurat. Edukasi kepada masyarakat juga perlu diperkuat agar mampu mendorong perubahan perilaku, terutama terkait pemenuhan gizi dan kesehatan ibu serta anak.

Kolaborasi lintas sektor, lanjutnya, menjadi faktor penting agar berbagai program penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif. Subandi juga mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar anak-anak dan ibu hamil sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo Heni Kristiani mengatakan, penguatan kapasitas dan keterlibatan PPKBD semakin dibutuhkan untuk menghadapi beragam persoalan sosial di lingkungan masyarakat.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan stunting, tetapi juga anak putus sekolah, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga paparan paham radikalisme di kalangan remaja.

Menurut Heni, posisi kader yang dekat dengan masyarakat membuat mereka memiliki peran strategis dalam mendeteksi persoalan keluarga sekaligus menghubungkan kebutuhan warga dengan program pemerintah.

“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan peran serta PPKBD dalam implementasi delapan fungsi keluarga guna menciptakan ketahanan keluarga di Kabupaten Sidoarjo,” katanya. jr1/har

 

Related posts