Surabaya, JatimReview.Com – Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar pada armada truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya mulai mengarah pada keterlibatan lebih banyak pihak. Hasil pemeriksaan internal DLH menemukan 11 nama lain yang diduga mengetahui atau terlibat dalam praktik pengalihan solar subsidi tersebut.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, Pemkot Surabaya masih mendalami kasus yang diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun itu. Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang ikut mengambil keuntungan dari penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Menurut Eri, praktik tersebut bahkan diduga sudah terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai wali kota. Karena itu, Pemkot Surabaya berkomitmen membersihkan penyimpangan yang terjadi di lingkungan pemerintahan.
“Ini sudah terjadi puluhan tahun, sebelum saya menjadi wali kota pun sudah terjadi. Tugas kita pemerintah ya membersihkan yang seperti ini,” kata Eri di Surabaya, Jumat.

Kepala DLH Surabaya M Fikser mengungkapkan, munculnya 11 nama tambahan berdasarkan keterangan dua pengemudi truk yang sebelumnya tertangkap tangan melakukan pengalihan solar. Kedua pengemudi tersebut menyebut praktik itu tidak dilakukan sendiri, melainkan melibatkan sejumlah orang lainnya.
“Dari dua ini kemudian menyebutkan nama sebelas orang. Mereka mengaku bukan dia sendiri, tetapi semua. Jadi, ini dengan waktu yang lama,” jelasnya.
Fikser memaparkan, modus yang digunakan adalah memindahkan solar dari tangki truk pengangkut sampah ke dalam galon. BBM yang seharusnya digunakan untuk operasional armada pengangkut sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) menuju tempat pemrosesan akhir (TPA) tersebut kemudian dijual kepada penadah.
Solar hasil pengalihan itu diduga kembali dipasarkan kepada sejumlah pihak, termasuk petani yang membutuhkan bahan bakar untuk mengoperasikan mesin diesel, seperti mesin penyedot air. Transaksi disebut berlangsung di sekitar kawasan TPS, sementara pihak yang diduga menampung BBM tinggal di luar kawasan tersebut.
“Penadah ini menjual sama para petani yang menggunakan mesin diesel untuk menyedot air atau ada aktivitas lain,” ungkap Fikser.
Dari keterangan awal dua pengemudi yang tertangkap, masing-masing memperoleh uang sekitar Rp160 ribu setiap minggu dari penjualan solar yang dialihkan. Namun, Fikser menduga keuntungan yang diperoleh dari praktik tersebut sebenarnya lebih besar.
“Rata-rata pengakuan mereka yang tertangkap itu dia jual per minggunya dapat uang Rp160 ribu. Saya yakin lebih tinggi,” ujarnya.
Di sisi lain, DLH Surabaya juga mengusulkan pemberian sanksi berat kepada dua pengemudi yang tertangkap tangan. Keduanya diketahui berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski demikian, proses pemberhentian pegawai berstatus PPPK harus mengikuti mekanisme administrasi dan ketentuan kepegawaian yang berlaku. Keduanya telah menjalani pemeriksaan oleh badan kepegawaian dan kini juga dipanggil untuk menjalani proses di Kejaksaan Negeri.
“Yang ditangkap dua orang karena ada bukti, itu kita ajukan proses sanksi berat. Mereka statusnya PPPK, sehingga untuk memecat harus melalui proses administrasi kepegawaian,” pungkas Fikser. jr1/hud
