Surabaya, JatimReview.Com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatim-Bali-Nusra) memperkuat kerja sama dengan Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Jawa Timur untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah sekaligus upaya mengatasi kesenjangan kebutuhan dan ketersediaan rumah atau backlog perumahan di Indonesia.
Kepala Kantor Wilayah BTN Jatim-Bali-Nusra Bagus Hendri Setiawan mengatakan, sektor properti memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena melibatkan banyak sektor usaha dan menyerap tenaga kerja.
“Sektor properti memiliki dampak berganda (multiplier effect) yang sangat besar terhadap perekonomian lokal di Jawa Timur. Karena itu, BTN hadir tidak hanya sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra strategis para pengembang untuk bersama-sama menjawab tantangan kebutuhan dan backlog perumahan,” kata Bagus, Jumat.
Menurut dia, percepatan penyediaan rumah membutuhkan sinergi yang kuat antara perbankan, pengembang, dan pemerintah. Kolaborasi tersebut perlu didukung kemudahan akses kredit pemilikan rumah (KPR), percepatan perizinan, penyesuaian regulasi, serta kesiapan proyek agar pembangunan hunian dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Bagus menjelaskan, dukungan pembiayaan perumahan harus mencakup dua sisi sekaligus, yakni sisi pasokan dan permintaan. Pada sisi pasokan, BTN menyediakan dukungan pembiayaan konstruksi bagi pengembang agar pembangunan proyek perumahan dapat berjalan sesuai rencana.
Sementara pada sisi permintaan, pembiayaan KPR diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh rumah sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing.
BTN juga terus mendorong optimalisasi KPR subsidi bagi MBR agar akses terhadap hunian layak semakin luas. Di sisi lain, pengembangan KPR komersial tetap dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai segmen, termasuk generasi muda yang ingin memiliki rumah pertama.
“Pengembang membutuhkan dukungan pembiayaan dan layanan perbankan yang responsif, sementara masyarakat membutuhkan akses KPR yang mudah, cepat, dan sesuai dengan kemampuan mereka,” ujarnya.
Selain memperkuat pembiayaan, BTN turut mengembangkan digitalisasi layanan perumahan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam ekosistem bisnis properti.
Digitalisasi tersebut mencakup pengelolaan data, proses pengajuan pembiayaan, pemantauan KPR, hingga pelayanan kepada konsumen. Langkah ini diharapkan dapat menyederhanakan proses bisnis sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi pengembang maupun calon pembeli rumah.
Bagus optimistis, penguatan kemitraan dengan REI Jawa Timur dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sektor properti sepanjang 2026. Sinergi tersebut juga diharapkan mampu menciptakan ekosistem perumahan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Melalui kolaborasi antara lembaga pembiayaan dan pengembang, BTN berharap pembangunan perumahan tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi daerah, tetapi juga memperluas kesempatan masyarakat untuk memiliki hunian yang layak, aman, dan terjangkau. jr3/gus
