Surabaya, JatimReview.Com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kolaborasi antara eksekutif, legislatif, pemerintah daerah, dan berbagai elemen strategis menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur.
“Kunci pembangunan adalah sinergi. Tidak ada keberhasilan yang dicapai sendiri. Semua pihak harus bergerak bersama untuk mewujudkan Jawa Timur yang maju dan sejahtera,” ujar Khofifah dalam keterangan resminya, Kamis.
Pernyataan tersebut menyusul diterimanya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 oleh seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat II.
Khofifah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, serta seluruh anggota legislatif atas dukungan dan berbagai rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurut dia, masukan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pembangunan ke depan agar pelaksanaan program pemerintah semakin efektif dan tepat sasaran.
“Berbagai catatan dan rekomendasi tentu menjadi perhatian kami untuk melakukan perbaikan, evaluasi, serta penyempurnaan program pembangunan di Jawa Timur,” katanya.
Ia menambahkan setiap rekomendasi perlu ditempatkan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan agar tindak lanjut yang dilakukan dapat berjalan optimal.
Khofifah mencontohkan usulan terkait bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3 persen yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Selain itu, persoalan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) juga perlu mempertimbangkan kepentingan ketahanan pangan nasional.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan komunikasi dengan Kementerian ATR/BPN serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan terkait perlindungan lahan pertanian di Jawa Timur yang selama ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional.
Di sektor pendidikan, Khofifah menyebut Dinas Pendidikan Jawa Timur telah memenuhi 881 indikator pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, terutama pada jenjang SMA, SMK, dan SLB. Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur M. Musyafak menyatakan seluruh fraksi DPRD menerima LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 disertai sejumlah rekomendasi sebagai bahan perbaikan ke depan. jr7
