Jakarta, JatimReview.Com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah belum akan memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) atas layanan jalan tol dalam waktu dekat. Kebijakan tersebut ditunda hingga kondisi ekonomi nasional dinilai lebih stabil dan daya beli masyarakat menguat.
Dalam taklimat media di Jakarta, Jumat, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah masih berhati-hati dalam menambah beban pajak baru di tengah dinamika ekonomi saat ini. Menurutnya, penguatan konsumsi masyarakat menjadi pertimbangan utama sebelum kebijakan fiskal tambahan diterapkan.
“Selama daya beli masyarakat belum cukup kuat, kami tidak akan menambah beban pajak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rencana pengenaan PPN pada jalan tol sejatinya merupakan bagian dari strategi jangka panjang yang tertuang dalam rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun demikian, kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum menjadi prioritas pemerintah saat ini.
Selain itu, wacana pemajakan terhadap kelompok masyarakat super kaya atau High Wealth Individual (HWI) juga belum akan direalisasikan dalam waktu dekat. Purbaya menyebut kebijakan tersebut masih merupakan rencana lama yang kini sedang ditinjau ulang agar lebih sesuai dengan arah kebijakan fiskal terbaru.
Lebih lanjut, pemerintah saat ini memilih fokus pada optimalisasi penerimaan negara melalui instrumen perpajakan yang sudah berjalan. Salah satu langkah yang diperkuat adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan, termasuk praktik pelaporan yang tidak akurat dan manipulasi nilai ekspor.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelaku usaha yang menjalankan praktik bisnis tidak sesuai ketentuan, termasuk di sektor industri baja.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap penerimaan negara tetap terjaga tanpa harus menambah tekanan terhadap masyarakat di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. jr5
