Surabaya, JatimReview.Com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya menyegel 246 kamar rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) akibat pelanggaran ketentuan penghunian. Pelanggaran tersebut meliputi tunggakan pembayaran sewa hingga pengalihan hak penghunian kepada pihak lain.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irna Pawanti, mengatakan penyegelan dilakukan untuk memastikan fasilitas hunian milik pemerintah dimanfaatkan sesuai ketentuan.
“Kalau rusun kita kemarin ada 246 (kamar) rusun yang kita segel, karena dia (penghuni) tidak membayar atau beralih tangan,” kata Irna di Surabaya, Jumat.

Selain menertibkan Rusunawa, Satpol PP juga melakukan penindakan terhadap bangunan rumah kos yang diduga melanggar ketentuan perizinan dan tata bangunan. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran penertiban berada di kawasan Kandangan Jaya, Kecamatan Benowo.
Di kawasan tersebut, petugas menemukan tiga bangunan rumah kos milik satu orang yang masing-masing memiliki lima lantai. Dua bangunan sudah beroperasi dan ditempati penghuni, sedangkan satu bangunan lainnya masih dalam proses pembangunan.
Irna menegaskan, seluruh aktivitas pada ketiga bangunan tersebut telah dihentikan karena tidak dilengkapi perizinan yang dipersyaratkan.
Menurut dia, pembangunan rumah kos hingga lima lantai di kawasan permukiman tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian yang Layak, bangunan rumah kos di kawasan tersebut dibatasi maksimal tiga lantai.
“Dia tidak punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dan itu kos-kosan kalau di pemukiman itu (berdiri) sampai lima lantai enggak boleh. Maksimal itu tiga lantai, kalau kos-kosan,” ujarnya.
Pemkot Surabaya selanjutnya akan berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) untuk menentukan penanganan lebih lanjut terhadap bangunan yang melanggar ketentuan tersebut.
Irna menyebut, pembongkaran menjadi salah satu langkah yang disiapkan pemerintah kota terhadap bangunan yang tidak sesuai aturan.
“Di pemukiman (berdiri) lima lantai, itu pasti nanti akan kita bongkar,” tegasnya.
Ia menambahkan, penertiban dilakukan terhadap seluruh bangunan tanpa membedakan status penggunaannya. Dua bangunan yang telah beroperasi dan dihuni maupun satu bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan sama-sama telah dihentikan aktivitasnya. jr1/rus
