Surabaya, JatimReview.Com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperketat pengawasan terhadap operasional Rekreasi dan Hiburan Umum (RHU), terutama diskotek dan klub malam. Pengawasan tidak hanya menyasar kelengkapan perizinan, tetapi juga kepatuhan terhadap batas usia pengunjung serta kesiapan pengelola dalam menangani pengunjung yang mabuk.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irna Pawanti mengatakan, pemeriksaan dilakukan secara rutin setiap pekan. Petugas memastikan pengelola menjalankan ketentuan operasional, termasuk memiliki izin penjualan minuman beralkohol untuk kegiatan bar.
Selain itu, petugas memberikan perhatian khusus terhadap larangan masuk bagi pengunjung berusia di bawah 18 tahun. Pengawasan juga mencakup larangan mengonsumsi minuman beralkohol bagi pengunjung yang belum berusia 21 tahun.
“Di lokasi kita cek apakah dia tidak melanggar ketentuan, yaitu tidak memasukkan anak-anak berusia di bawah 18 tahun. Kemudian situ juga kita cek, misalnya ada yang masuk umur 20 kan boleh masuk, tapi sebelum 21 dia tidak boleh minum (minuman keras),” kata Irna, Selasa.

Menurut dia, tanggung jawab pengelola tempat hiburan malam tidak berhenti pada penyediaan fasilitas dan pelayanan bagi pengunjung. Mereka juga harus memastikan keselamatan pengunjung, khususnya ketika ada yang mengalami kondisi mabuk hingga tidak memungkinkan pulang sendiri.
Karena itu, setiap pengelola diwajibkan menyediakan ruangan khusus dan tenaga kesehatan untuk menangani kondisi darurat. Pengelola juga harus memiliki kerja sama dengan klinik apabila terdapat pengunjung yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut.
“Jadi waktu mereka (pengunjung) pulang, pengelola harus punya fasilitas-fasilitas tertentu, seperti ruangan, tenaga kesehatan. Terus kerja sama dengan klinik apabila ada keadaan pemabuk itu tidak memungkinkan pulang,” jelasnya.
Irna menyebut, kewajiban tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing pengelola RHU sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan pengunjung.
Tidak hanya itu, pengelola juga diminta bekerja sama dengan penyedia transportasi daring untuk memfasilitasi kepulangan pengunjung yang tidak memungkinkan mengendarai kendaraan sendiri akibat pengaruh alkohol.
“Kerja sama dengan transportasi dalam jaringan untuk memulangkan pemabuk yang tidak memungkinkan mereka mengendarai kendaraannya. Jadi, kita juga cek hal-hal tersebut,” ujarnya.
Dalam pemeriksaan, Satpol PP turut memastikan karyawan memahami prosedur penanganan pengunjung mabuk. Dengan demikian, kesiapan tempat hiburan malam tidak hanya dilihat dari kelengkapan sarana, tetapi juga kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi situasi darurat.
Irna menegaskan, seluruh persyaratan tersebut menjadi komitmen yang harus dipenuhi pengelola diskotek dan klub malam di Surabaya.
Sementara itu, hasil pengawasan sepanjang September 2026 menunjukkan masih adanya pelanggaran terkait batas usia pengunjung. Satpol PP menemukan tujuh anak di bawah umur di tiga lokasi RHU. Temuan tersebut mencakup pengunjung berusia di bawah 21 tahun yang mengonsumsi minuman beralkohol.
Terhadap pengelola yang terbukti melanggar ketentuan, Satpol PP akan menerapkan penindakan melalui mekanisme tindak pidana ringan (tipiring).
Adapun anak-anak yang terjaring akan dibawa ke Mako 34 Satpol PP untuk menjalani pemeriksaan, termasuk tes urine. Penanganan selanjutnya dilakukan dengan melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB).
“Kita kerja sama dengan DP3APPKB, setelah itu kita panggil keluarganya,” kata Irna.
Pemkot Surabaya berharap pengawasan berkala tersebut dapat meningkatkan kepatuhan pengelola RHU sekaligus mencegah anak di bawah umur terpapar minuman beralkohol. Di sisi lain, standar keselamatan dan perlindungan pengunjung di tempat hiburan malam juga diharapkan semakin diperhatikan. jr1/dan
