Surabaya, JatimReview.Com – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta 85 pejabat administrator dan pengawas yang baru dilantik untuk tidak hanya menjalankan pekerjaan administratif, tetapi aktif turun ke lapangan dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Eri saat melantik dan mengambil sumpah jabatan 85 pejabat administrator dan pengawas di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Jumat (2/10).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 pejabat merupakan pejabat eselon III dan 72 pejabat eselon IV. Pengisian dan rotasi jabatan dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi yang kosong sekaligus memperkuat struktur pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
Eri menekankan agar pejabat yang mendapat amanah baru tidak ragu mengambil tindakan ketika menemukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Ketika saya mengangkat orang-orang baru, maka memastikan mereka berani untuk berbuat kebaikan dengan menjalankan aturan yang sudah kita buat. Maka jangan pernah takut,” ujar Eri.
Ia mencontohkan penertiban penjualan minuman keras secara eceran. Menurutnya, apabila ketentuan telah secara jelas melarang aktivitas tersebut, aparat tidak perlu berulang kali memberikan peringatan.
“Kalau miras itu ada jual secara eceran, ya wis tutup. Jangan lagi diperingatkan, enggak ada peringatan itu,” tegasnya.
Namun, Eri mengatakan pemberian peringatan tetap diperlukan apabila ditemukan persoalan dalam penerapan aturan yang membutuhkan perbaikan atau penyempurnaan regulasi.
Selain meminta pejabat berani menegakkan aturan, Eri juga mengarahkan perubahan dalam pola pelaporan kinerja aparatur hingga tingkat Balai RW. Ia meminta laporan tidak hanya berisi capaian administratif, tetapi menunjukkan dampak nyata terhadap persoalan masyarakat.
“Permasalahan di RW itu apa. Stuntingnya ada berapa, turun menjadi berapa. Penganggurannya berapa, turun menjadi berapa. Itu yang dilaporkan,” katanya.
Menurut Eri, birokrasi memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan Kota Surabaya. Kebijakan pemerintah tidak akan berjalan maksimal apabila tidak didukung aparatur yang bekerja hingga tingkat paling bawah.
“Surabaya berubah karena birokrasi. Karena kalau wali kota kan hanya dirigen saja,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya Ira Tursilowati mengatakan dari 85 pejabat yang dilantik, sebanyak 48 orang mendapatkan promosi, sedangkan 37 lainnya mengalami rotasi dan mutasi.
Ia menjelaskan pergeseran pejabat dilakukan pada sejumlah posisi, termasuk dari lingkungan kelurahan ke kecamatan maupun perpindahan jabatan di tingkat kecamatan.
“Ada yang bergeser antarjabatan, misalnya dari kelurahan ke kecamatan atau menjadi Kasi di kecamatan. Ada juga Sekcam yang bergeser ke posisi lain. Ini dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi yang masih kosong,” ujar Ira.
Ira menambahkan pengisian dan pergeseran jabatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kebutuhan organisasi sekaligus memastikan posisi yang kosong di lingkungan Pemkot Surabaya dapat segera terisi. jr5/hud
